Sragen Pulihkan Produksi Beras Pasca Isu Oplosan, Pemerintah dan Perpadi Sepakat Bersama

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen memfasilitasi audiensi dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Kabupaten Sragen untuk merespons keresahan akibat maraknya isu beras oplosan.

Pertemuan ini digelar pada Jumat (15/8/2025) dan dihadiri Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Sragen, Polres Sragen, Kodim 0725/Sragen, Satgas Pangan, dan pengurus Perpadi. Audiensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting.

Pertama, Perpadi berkomitmen mematuhi seluruh aturan dan regulasi yang berlaku dalam proses produksi dan distribusi beras. Kedua, Satgas Pangan siap melakukan pendampingan jika ditemukan indikasi masalah di lapangan. Ketiga, penggilingan padi di Sragen kembali berproduksi mulai hari ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keempat, Pemkab Sragen menegaskan komitmennya mendukung program ketahanan pangan, mengingat Sragen merupakan salah satu penyangga pangan utama, tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga tingkat nasional.

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas produksi beras di wilayah ini. Ia menyebutkan bahwa selama proses produksi dilakukan sesuai regulasi, para pelaku usaha tidak perlu khawatir.

“Mari kita bersama-sama menyukseskan program ketahanan pangan demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” ujarnya dikutip dari Pemkab Sragen.

Menurut Bupati Sigit, hasil kesepakatan ini menjadi momentum untuk memastikan iklim usaha penggilingan padi di Sragen kembali stabil. Dengan stabilnya produksi, pasokan beras untuk masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Ia optimistis peran Sragen sebagai penyangga pangan nasional akan semakin kuat dan dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Pihak Perpadi menyambut baik fasilitasi pemerintah dan kesepakatan yang tercapai.

Mereka menegaskan komitmen untuk mematuhi regulasi dan menjaga kualitas produk agar isu beras oplosan tidak kembali terjadi. Dukungan dari pemerintah dan aparat hukum diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.

Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan. Langkah cepat Pemkab Sragen dalam merespons isu beras oplosan sekaligus memulihkan produksi menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal