Prabowo: Tak Ada yang Kebal Hukum, Termasuk Jenderal dan Politisi Gerindra di Sidang Tahunan
- instagram @prabowo
Viva, Banyumas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik tambang ilegal. Dalam pidato Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025), ia menekankan bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk bagi pejabat tinggi TNI-Polri maupun kader partai politik.
Prabowo mengungkapkan, laporan dari aparat menunjukkan terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Aktivitas tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai minimal Rp 300 triliun.
“Saya telah diberi laporan bahwa potensi kekayaan dari 1.063 tambang ilegal ini sangat besar, dan kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Dalam pernyataannya, Prabowo memberikan peringatan keras bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal sekalipun, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Tak hanya aparat, komitmen ini juga berlaku untuk anggota partai politik, termasuk Partai Gerindra yang dipimpinnya. Prabowo meminta semua kader partai untuk segera melapor jika terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
“Sebagai pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, jika terlibat segera jadi justice collaborator. Kalau pun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” kata Prabowo.
Pernyataan tegas Presiden ini menandai sikap pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan. Tambang ilegal selama ini menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta kebocoran pendapatan negara yang signifikan.
Kebijakan tegas tersebut diharapkan menjadi sinyal kuat bagi semua pihak agar menghentikan aktivitas tambang ilegal. Selain merugikan negara secara finansial, praktik ini juga berdampak pada ekosistem, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal adalah bagian dari tanggung jawab moral dan politik pemerintah.
“Kami akan bertindak demi kepentingan rakyat dan negara,” tandasnya
