Bupati Pati Tolak Copot Jabatan, DPRD Lanjutkan Proses Hak Angket Hingga Pemakzulan
- Tangkapan layar/Instagram @pekalonganinfo
Kericuhan juga meluas ke Gedung DPRD Pati yang sempat diduduki peserta aksi.
DPRD kemudian menggelar rapat paripurna dan memutuskan penggunaan hak angket serta pembentukan panitia khusus untuk memproses pemakzulan bupati.
Keputusan ini diambil untuk mengevaluasi kebijakan yang dinilai memicu keresahan publik, termasuk rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang walaupun telah dibatalkan, tetap menimbulkan kegaduhan.
Meski begitu, Bupati Sudewo menegaskan akan tetap memimpin dan menganggap kejadian ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Situasi politik di Kabupaten Pati kini memasuki babak baru.
Proses hak angket yang disetujui DPRD berpotensi menjadi langkah awal menuju pemakzulan, sementara di sisi lain, Bupati memilih bertahan dan mengedepankan mekanisme hukum serta konstitusional.
