Ketua Komisi III DPR RI: Amnesti Prabowo Solusi Efektif Atasi Over Kapasitas Lapas yang Tembus 400 Persen

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman beri pernyataan
Sumber :
  • instagram @habiburokhmanjkttimur

Viva,Banyumas - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa kebijakan amnesti massal yang diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto terhadap 1.116 narapidana, termasuk di dalamnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, adalah langkah efektif dan tepat sasaran dalam menangani krisis over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Profil AM Putranto: Dari Jenderal TNI hingga Kepala Staf Kepresidenan yang Menangis Saat Direshuffle Prabowo

Dalam keterangannya pada Jumat, 1 Agustus 2025, Habiburokhman mengungkapkan bahwa kelebihan penghuni lapas saat ini telah mencapai titik kritis.

“Rata-rata setiap LP mengalami over capacity hingga 400%. Lebih dari setengah penghuni merupakan pengguna narkotika. Ini masalah yang sangat serius,” ujarnya dilansir dari Viva.

Semakin Makmur! Prabowo Naikkan Gaji TNI, Polri dan Pejabat Negara Lewat Perpres No 79 Tahun 2025

Oleh karena itu, dirinya mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada narapidana terpilih sebagai bagian dari strategi nasional dalam reformasi sistem pemasyarakatan.

Langkah tersebut, menurut Habiburokhman, tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi kepadatan lapas, namun juga membuka ruang untuk kebijakan pemidanaan yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

Dulu Pecat Prabowo, Kini Angkat! Kisah Djamari dan Agum yang Diganjar Prabowo dengan Jabatan Menteri dan Penghargaan

DPR RI sendiri telah memberikan persetujuan resmi terhadap dua surat Presiden yang diajukan pada 30 Juli 2025. Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 berisi permintaan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, terdakwa kasus impor gula.

Sedangkan Surat Presiden Nomor 42/Pres/072025 mengusulkan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, yang menjadi terdakwa kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan menyeluruh oleh parlemen.

Halaman Selanjutnya
img_title