Mahasiswa FISIP Unsoed Meledak! Tuntut Guru Besar Pelaku Pelecehan Kepada Mahasiswi Dipecat

Viva, Banyumas - Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (28/7/2025). Aksi ini dipicu oleh lambannya penyelesaian kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang guru besar di fakultas tersebut.

Protes tersebut menjadi sorotan publik karena pelaku diduga memiliki relasi kuasa yang besar terhadap korban, yang merupakan mahasiswi aktif. Mahasiswa menilai bahwa sikap kampus terkesan abai dan tidak berpihak pada korban. Asti, salah satu peserta aksi, menyampaikan kekhawatiran sebagai perempuan dan mahasiswi.

Ia menyoroti ketimpangan kuasa antara dosen dan mahasiswa, yang membuat pelaporan menjadi momok tersendiri. Asti dilansir dari Viva mengatakan Sebagai perempuan, dirinya merasa takut untuk bersuara. Ada ketimpangan relasi kuasa. Saat melapor, mahasiswi takut tidak dilindungi kampus, malah dijustifikasi.

Ia mengungkapkan, ada dugaan lebih dari satu korban yang mengalami kekerasan seksual dari dosen tersebut. Bahkan, candaan seksis kerap terdengar di kelas, memperkuat kekhawatiran mahasiswa terhadap lingkungan akademik yang tidak aman. Koordinator lapangan aksi, Adya Galih Musyafa, menjelaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan oleh birokrasi kampus.

Asti menambahkan Mahasiswa menuntut sanksi tegas, bukan hanya skors dua semester. Pelaku harus dipecat dari Unsoed. Menurut Adya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) FISIP Unsoed dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Aksi ini juga menjadi sinyal agar kasus ini mendapat perhatian nasional.

Adya menambahkan Mahasiswa berdiri bersama korban dan akan terus mengawal kasus ini. Tidak ada ruang untuk kekerasan seksual di kampus. Menanggapi aksi tersebut, Dekan FISIP Unsoed, Prof. Slamet Rosyadi, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Ia menyebut tim pemeriksa sudah dibentuk sejak awal Juli 2025 dan tengah bekerja sesuai prosedur. Meski demikian, mahasiswa tetap mendesak kejelasan. Mereka berkomitmen mengawal proses hingga keadilan benar-benar ditegakkan.