BPS Akui Belum Adopsi Garis Kemiskinan Terbaru 3 USD Per Hari Bank Dunia, Ini Imbasnya ke Data Resmi!

Viva, Banyumas - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indonesia belum mengadopsi garis kemiskinan terbaru versi Bank Dunia yang menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021 sebesar 3 dolar AS atau Rp 49 Ribu per kapita per hari atau. Hingga Maret 2025, BPS masih menggunakan PPP 2017 dengan standar 2,15 dolar AS atau Rp 35 ribu per hari, dalam penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia.

Keputusan ini menjadi perhatian publik, terlebih ketika angka kemiskinan ekstrem Indonesia menunjukkan tren penurunan. Menurut data BPS, pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total populasi.

Angka ini turun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen (2,78 juta orang) dan Maret 2024 sebesar 1,26 persen (3,56 juta orang). Namun, penurunan angka ini dinilai sebagian pihak tidak mencerminkan kondisi riil, karena masih merujuk pada PPP versi lama.

Padahal, Bank Dunia pada Juni 2025 telah resmi memperbarui standar kemiskinan ekstrem global menjadi 3 dolar AS (PPP 2021), guna menyesuaikan dengan dinamika harga dan daya beli saat ini.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa pihaknya memang belum bisa langsung menerapkan PPP 2021. Hal ini disebabkan karena RPJMN 2025–2029 masih mengacu pada PPP 2017, sehingga demi menjaga konsistensi data dan evaluasi jangka menengah, penghitungan masih menggunakan standar lama.

Meski demikian, BPS mengklaim telah menyesuaikan metode perhitungan, termasuk penggunaan spatial deflator, sesuai penyempurnaan dari Bank Dunia. Namun, perubahan nilai PPP tetap menunggu revisi dokumen perencanaan nasional.

Dampak dari belum digunakannya PPP 2021 cukup signifikan. Angka kemiskinan ekstrem bisa terlihat lebih rendah dari realitas, karena batas garis kemiskinan yang lebih rendah otomatis membuat lebih sedikit orang tercatat miskin ekstrem.

Hal ini memunculkan tantangan dalam mewujudkan target nol kemiskinan ekstrem di 2030 yang ditetapkan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). BPS memastikan bahwa mereka akan terus mengikuti perkembangan global, termasuk potensi penerapan PPP 2021 di masa mendatang.

Namun untuk saat ini, penyesuaian data dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan nasional