Heboh! Wali Murid MAN Banyumas Diduga Diwajibkan Bayar Daftar Ulang Rp 885 Ribu, Bro Ron: Itu Pungli

Viva, Banyumas - Sebuah polemik mencuat dari lingkungan pendidikan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Para orang tua siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banyumas dikejutkan dengan kewajiban membayar biaya daftar ulang sebesar Rp885 Ribu.

Dugaan pungutan liar (pungli) ini mendapat sorotan tajam dari politisi PSI, Ronald “Bro Ron” Sinaga. Bro Ron menegaskan bahwa biaya tersebut tidak boleh dipaksakan karena status MAN adalah sekolah negeri.

Dalam unggahan Instagram-nya @brorondm, Senin (30/6/2025), ia menyebut praktik tersebut tidak sah dan mengajak masyarakat untuk melawan.

“Sudah saya bilang berkali-kali, emang kacauuuu…,” tulis Bro Ron.

“Kalau dipaksakan, itu pungli. Komite boleh usul sumbangan, tapi tidak boleh mewajibkan,” tegasnya dalam video edukasi yang diunggah keesokan harinya.

Lebih lanjut, Bro Ron mengutip Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa sumbangan harus bersifat sukarela dan tidak bisa dijadikan syarat akademik seperti daftar ulang, ujian, atau pengambilan ijazah.

Masalah ini bermula dari aduan sejumlah wali murid yang diminta membayar biaya daftar ulang untuk tahun ajaran baru.

Dalam surat edaran resmi sekolah, disebutkan bahwa siswa kelas XI dan XII harus membayar masing-masing Rp785 ribu dan Rp885 ribu.

Ironisnya, di dalam rincian terdapat iuran kurban yang bersifat wajib, padahal ibadah kurban seharusnya sukarela. Anggota DPRD Banyumas dari Fraksi Gerindra, Rachmat Imanda, turut menanggapi.

Ia menilai pungutan itu tidak sesuai aturan dan bahkan siap memanggil Kepala Kantor Kemenag Banyumas untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rachmad Imanda menegaskan Seluruh madrasah negeri dibiayai negara lewat DIPA dan BOS. Tidak boleh ada pungutan.

Para wali murid berharap ada kejelasan dan keadilan, serta tidak ada intimidasi terhadap siswa yang menolak membayar.

Sementara itu, laporan telah diajukan ke Gubernur Jawa Tengah dan diteruskan ke Kemenag Banyumas.

Namun hingga kini belum ada respons publik. Dengan sorotan tajam dari publik, DPRD, dan politisi nasional seperti Bro Ron, masyarakat berharap transparansi pendidikan negeri kembali ditegakkan