Gaji Kepala Daerah Hanya Rp5,9 Juta? Sekjen KPK: Wajar Kalau Tergoda Korupsi!

Ilustrasi Gaji kecil, tanggung jawab besar, potensi korupsi mengintai
Sumber :
  • pexel @pixabay

Viva, Banyumas - Pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Harefa, terkait isu gaji kepala daerah di Indonesia. Ia secara terang-terangan menyoroti besaran penghasilan kepala daerah yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab mereka.

Makanan Balita dan Ibu Hamil Diduga Dikorupsi, KPK Telusuri Jejak di Kemenkes Sejak 2024

Menurut Cahya, jabatan kepala daerah membawa beban dan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga wajar jika penghasilannya seharusnya mencerminkan hal itu. Namun faktanya, gaji mereka saat ini hanya berkisar Rp5,9 juta per bulan, angka yang dianggap tidak layak untuk posisi strategis tersebut.

Ia menilai, kondisi ini justru membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi, karena kebutuhan hidup dan beban pekerjaan tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima.

Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong: Hakim Sebut Terbukti Korupsi, Tapi Tanpa Niat Jahat

“Siapa yang mau jadi kepala daerah dengan gaji cuma Rp5,9 juta?” ucap Cahya saat menghadiri diskusi publik, Jumat (28/6/2025) yang dikutip dari akun Instagram @jakartaviral.

Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan terkait kesejahteraan pejabat daerah.

Kejati Jateng Sita Rp13 M dari Pembelian Pabrik Beras Terkait Korupsi BUMD Cilacap

Menurut Cahya, rendahnya gaji tersebut bukan hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi para kepala daerah, tetapi juga dapat memicu perilaku menyimpang seperti korupsi.

"Tanggung jawab mereka besar, keputusan yang mereka buat berdampak pada jutaan warga, tapi gajinya sangat kecil. Situasi ini membuka celah potensi korupsi," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title