Anak Jalanan Jepara Akan Masuk Sekolah Semi Militer? Ini Rencana Pemkab!
- instagram @witiarsoutomo
Viva, Banyumas - Sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks, terutama terkait anak jalanan dan komunitas punk, Pemkab Jepara menyusun rencana serius.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah membangun Sekolah Rakyat, di mana anak-anak dari kalangan tidak mampu, termasuk anak jalanan Jepara, bisa masuk sekolah dengan pendekatan baru yang lebih terstruktur.
Konsep Sekolah Rakyat dalam rencana Pemkab Jepara ini menarik perhatian karena menerapkan sistem semi militer. Meski bukan pendidikan keras ala militer, sistem ini diharapkan mampu membentuk kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan karakter positif bagi para anak jalanan yang akhirnya masuk sekolah dalam lingkungan lebih terarah.
Pendekatan ini juga dinilai relevan mengingat latar belakang anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan rencana pembangunan yang sudah memasuki tahap DED, Pemkab Jepara menargetkan proses groundbreaking dimulai Oktober 2025.
Harapannya, Sekolah Rakyat ini bisa segera beroperasi pada 2026 dan menjadi tempat bagi anak jalanan Jepara untuk masuk sekolah serta mendapatkan pendidikan berbasis karakter melalui sistem semi militer. Program ini diyakini akan memperbaiki masa depan generasi muda yang selama ini terpinggirkan.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan difungsikan sebagai media pembentukan kepribadian dan solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Ia menyebut bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang hidup di jalanan, perlu penanganan khusus agar tidak terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan sosial.
Bupati Witi dikutip dari akun Instagram @jeparakekinian mengatakan Informasinya, Sekolah Rakyat itu semi militer. Anak punk termasuk yang butuh penanganan khusus. Model pendidikan semi militer di sini bukan berarti keras, tetapi lebih menekankan pembentukan kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter positif sejak dini.
Sejumlah titik di Jepara seperti Perempatan Gotri, Pasar Pecangaan, dan Perempatan Bawu selama ini dikenal sebagai lokasi mangkal anak jalanan. Tak jarang aktivitas mereka menimbulkan keluhan dari warga dan pengguna jalan.
Kepala Desa Bantrung, Nur Sholeh, bahkan menyampaikan langsung keresahannya kepada bupati dalam forum "Bupati Ngantor di Desa" dan meminta penanganan lebih serius terhadap fenomena ini. Saat ini, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Jepara telah memasuki tahap DED (Detail Engineering Design). Jika sesuai rencana, groundbreaking akan dilakukan pada Oktober 2025, dan sekolah ini akan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Jepara sendiri termasuk dalam daftar prioritas pendirian Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Program ini juga didukung oleh data Kementerian Sosial yang mencatat lebih dari 100 Sekolah Rakyat aktif di Indonesia, dengan sekitar 9.780 siswa. Presiden Prabowo bahkan menargetkan penambahan kuota menjadi 20 ribu siswa, dan Jepara menjadi bagian dari misi nasional tersebut
