KPK Ungkap Dana Korupsi Papua untuk Private Jet, RDG Airlines Muncul dari Uang Rakyat?

Ilustrasi Jet pribadi RDG Airlines diduga hasil korupsi dana Papua
Sumber :
  • pexel @Ahmed Muntasir

Viva,Banyumas - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap fakta baru dalam kasus Korupsi Papua. Lembaga antirasuah tersebut menemukan indikasi bahwa dana operasional Pemerintah Provinsi Papua yang mencapai Rp1,2 triliun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari Wakil Dirut BRI hingga Terjerat Dugaan Korupsi Mesin EDC, Inilah Jejak Karir Catur Budi Harto

Salah satu penggunaan dana itu diduga untuk membeli sebuah private jet mewah, yang kemudian di-branding dengan nama RDG Airlines. Menurut KPK, proses pengadaan private jet ini terkait erat dengan praktik korupsi yang melibatkan elite daerah, termasuk mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Jet tersebut bahkan dilaporkan berada di luar negeri, menambah kuat dugaan bahwa hasil korupsi Papua digunakan untuk membiayai aset mewah yang tidak berdampak bagi masyarakat luas. Dana operasional yang seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan publik justru dipakai untuk kebutuhan eksklusif pribadi.

Kasus Korupsi Mesin EDC BRI, KPK Sita Sepeda Rp150 Juta dari Catur Budi Harto dan Telusuri Aliran Dana Vendor

Dalam rangka mengusut tuntas aliran dana tersebut, KPK juga memeriksa seorang warga negara asing asal Singapura yang diduga terlibat dalam transaksi pembelian jet untuk RDG Airlines. Penelusuran ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kerugian negara dalam skandal korupsi Papua.

Nama Lukas Enembe kembali mencuat sebagai aktor utama penyalahgunaan dana operasional, yang kini membawa konsekuensi hukum dan sorotan nasional atas kemewahan tak wajar berupa private jet.

Dana Segar Rp135 Miliar dari Kementan Mengalir ke Perkebunan Jateng, Fokus Tebu hingga Kopi

Dilansir dari laman Viva, Kasus ini menyeret nama almarhum Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua, yang disebut-sebut sebagai pihak utama dalam penyalahgunaan dana tersebut.

KPK menyatakan, dana operasional yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru dialirkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pengadaan jet pribadi yang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Halaman Selanjutnya
img_title