Menteri Lingkungan Hidup Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Sudah Legal

Viva, Banyumas - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa aktivitas tambang nikel yang dijalankan PT GAG Nikel di wilayah Raja Ampat telah memenuhi ketentuan hukum dan sudah legal. Ia menekankan bahwa meskipun kawasan tersebut tergolong hutan lindung, pengecualian diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang memberikan izin khusus kepada 13 perusahaan, termasuk PT GN, untuk melakukan kegiatan pertambangan di sana.

Dalam penjelasannya, Menteri Lingkungan Hidup menyebut bahwa tambang nikel di Raja Ampat tidak melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena telah diakomodasi dalam ketentuan terbaru.

Berdasarkan hasil pengamatan awal menggunakan drone, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas wajar, dan aktivitas pertambangan PT GAG Nikel dinyatakan sudah legal oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Menteri Lingkungan Hidup memastikan akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang nikel di Raja Ampat untuk mengevaluasi kondisi lingkungan secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa legalitas operasional PT GAG Nikel tidak mengurangi pentingnya pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan.

Dengan status sudah legal, tambang nikel di kawasan Raja Ampat tetap harus mengikuti aturan pengelolaan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan.

Dikutip dari laman Viva, Menurut Menteri Hanif, larangan pertambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Halaman Selanjutnya

Namun, PT GN dan perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan hak istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang merupakan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004.