KPK OTT Rektorat Unsoed, Rektor Akhmad Sodiq hingga 2 Wakil Rektor Diamankan

Unsoed
Sumber :
  • unsoed.ac.id

KPK kemudian melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

img_title Banjarnegara Dukung KKS 2026, Kolaborasi 4 Daerah Dorong UMKM Go Digital dan Tembus Pasar Global

Rangkaian operasi berlanjut pada Maret. Di bulan tersebut, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Pada April, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diamankan dalam OTT ke-10. Sementara itu, tidak tercatat adanya OTT KPK sepanjang Mei 2026.

img_title KKS x Banyumas Digifest 2026 Dibuka, UMKM Banyumas Raya Didorong Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Akses Pasar

Aktivitas penindakan kembali meningkat pada Juni. Salah satu peristiwa yang mencuat adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang menyerahkan diri setelah operasi KPK.

Pada periode yang sama, KPK juga menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12. Operasi berikutnya menyasar seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan menjadi OTT ke-13 yang disebut berkaitan dengan rangkaian tangkap tangan sebelumnya.

img_title Purwokerto Punya Soto Lawas yang Tak Pernah Sepi, Kriyikan Usus Gorengnya Jadi Senjata Utama

Operasi ke-14 kemudian membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri kepada KPK.

Memasuki Juli, KPK kembali melakukan empat operasi tangkap tangan, yakni OTT ke-15 hingga ke-18. Sejumlah kepala daerah yang terseret di antaranya Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Dengan OTT terhadap jajaran Rektorat Unsoed, KPK kembali menempatkan institusi pendidikan tinggi dalam sorotan penegakan hukum. Namun, hingga adanya pengumuman resmi mengenai hasil pemeriksaan, status hukum masing-masing pihak yang diamankan masih harus menunggu keputusan KPK.

Keterangan resmi lembaga antirasuah menjadi penting untuk memastikan perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tersebut.