KPK Cium Aroma Rawan di Program Sekolah Rakyat, Gus Ipul Dipanggil Bahas Pengadaan Barang dan Jasa
- Julio Trisaputra/tvOnenews
VIVA Banyumas – KPK bersama Kemensos dan Gus Ipul memperkuat pencegahan korupsi dalam Program Sekolah Rakyat, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menerima audiensi dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada Jumat (8/5).
Pertemuan tersebut dilakukan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rangka memperkuat langkah pencegahan korupsi, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa dalam Program Sekolah Rakyat.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan audiensi itu menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan sejak awal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
"Audiensi terkait dengan kerangka pencegahan yang khususnya kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri berkaitan dengan barang dan jasa," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (7/5).
Budi menjelaskan, KPK saat ini telah masuk dalam tahap kajian pencegahan terhadap Program Sekolah Rakyat guna memetakan potensi risiko korupsi dalam seluruh proses bisnis program tersebut.
"Sehingga informasi-informasi ini tentu akan menjadi pengayaan bagi tim untuk meng-capture bagaimana seluruh proses bisnis dalam program tersebut," jelasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat ditemukan potensi tindak pidana korupsi, maka langkah mitigasi diharapkan dapat dilakukan lebih dini melalui kerangka pencegahan yang sedang dibangun.
"Tentunya KPK terbuka dalam kerangka pencegahan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun," tandanya.
Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan antara KPK dan Kemensos akan berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, KPK juga telah mengingatkan Kemensos terkait tingginya kerawanan korupsi pada pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," ucap Budi Prasetyo, Selasa (5/5).
Menurut Budi, data penindakan KPK sepanjang 2004 hingga 2025 mencatat sebanyak 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jumlah tersebut menjadi kasus terbanyak kedua setelah perkara suap atau gratifikasi yang mencapai 1.100 kasus.
Selain itu, KPK juga terus memperkuat pengawasan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).
