DPR Apresiasi Menkeu Purbaya Tunda Pajak Marketplace, UMKM Dapat Ruang Bernapas di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional

Menurut Misbakhun, masa penundaan yang diambil Menkeu Purbaya harus dimanfaatkan untuk menata ulang sistem secara komprehensif.

Hal ini mencakup integrasi kebijakan dengan marketplace, penyederhanaan administrasi, hingga sosialisasi yang jelas kepada para pedagang.

“Penundaan bukan berarti mundur dari reformasi. Justru ini kesempatan untuk memastikan saat aturan diberlakukan nanti, semuanya berjalan lancar, transparan, dan diterima dengan baik oleh pelaku usaha,” tambahnya.

DPR juga mendorong pemerintah agar lebih aktif berdialog dengan asosiasi perdagangan elektronik dan komunitas UMKM sebelum kebijakan pajak digital ini diterapkan.

Misbakhun menilai komunikasi terbuka dan peta jalan yang jelas akan membuat kebijakan tersebut lebih diterima masyarakat.

“Kalau komunikasi terbuka dan roadmap jelas, saya yakin kebijakan pajak digital ini bisa diterapkan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa jadi instrumen keadilan yang kuat,” tegasnya.