Ancaman Satwa Liar di Merbabu Merapi, Petani Minta Solusi dari Pemprov Jateng
- Pemprov Jateng
Petani di sekitar Merbabu-Merapi resah akibat satwa liar yang merusak tanaman. Dalam audiensi Hari Tani Nasional, mereka minta Pemprov Jateng hadir dengan solusi nyata
Viva, Banyumas - Peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Jawa Tengah menjadi momentum penting bagi para petani untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi. Salah satu masalah yang menonjol adalah konflik dengan satwa liar di kawasan Gunung Merbabu dan Merapi.
Dalam audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, pada Rabu (24/9/2025), sejumlah petani menyampaikan keluhan bahwa monyet ekor panjang kerap turun dari hutan dan merusak tanaman mereka. Kondisi ini menimbulkan kerugian besar karena tanaman yang menjadi sumber penghidupan tidak bisa dipanen sesuai harapan.
Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jateng-DIY, Purwanto, menegaskan bahwa selain permasalahan lahan dan reforma agraria, persoalan konflik petani dengan satwa juga perlu perhatian serius.
Menurutnya, kerugian akibat gangguan satwa bisa mengurangi produktivitas pertanian, bahkan membuat petani enggan menggarap lahan di sekitar kawasan hutan.
“Satwa liar memang bagian dari ekosistem. Namun, perlu ada langkah mitigasi agar petani tidak selalu menjadi korban. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi konkret,” ungkapnya dalam audiensi dengan Sekda Jateng pada 24 September 2025.
Sekda Jateng, Sumarno, menerima semua aspirasi tersebut dan berjanji akan meneruskan kepada pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Perhutani, hingga Balai Taman Nasional. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan petani dan kelestarian satwa.
“Kami akan sampaikan langsung ke instansi terkait agar ada langkah penanganan. Satwa harus tetap dilindungi, tetapi petani juga harus terlindungi dari kerugian ekonomi,” jelas Sumarno.
Selain masalah satwa, para petani juga menyoroti akses pupuk subsidi yang masih sulit dijangkau dan meminta keterlibatan aktif Pemprov Jateng dalam menyuarakan RUU Reforma Agraria ke pemerintah pusat.
Hal ini menunjukkan bahwa problem petani tidak hanya sebatas di sawah, tetapi juga menyangkut kebijakan nasional. Pemprov Jateng diharapkan bisa menjadi fasilitator dan penyambung suara petani, sehingga konflik lahan, ketersediaan pupuk, serta persoalan satwa liar bisa dicarikan solusi berkelanjutan.
Harapannya, kesejahteraan petani dapat meningkat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan adanya tindak lanjut dari Pemprov Jateng, para petani di kaki Gunung Merbabu dan Merapi berharap ancaman satwa liar yang merusak tanaman bisa segera teratasi, sehingga mereka bisa kembali fokus meningkatkan produksi pangan untuk masyarakat