Visi Israel Raya Bikin Heboh: Benarkah Netanyahu Berambisi Ubah Peta Timur Tengah Menjadi Wilayah Israel

Visi “Israel Raya” yang diangkat Benjamin Netanyahu memicu polemik global. Banyak pihak khawatir gagasan itu dapat mengubah peta politik Timur Tengah dan merusak proses perdamaian

Viva, Banyumas - Isu “Israel Raya” kembali menjadi bahan perbincangan panas setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyebut konsep tersebut dalam wawancara dengan media i24. Netanyahu memamerkan peta “Tanah yang Dijanjikan” dan menyatakan bahwa dirinya tengah menjalankan “misi lintas generasi” yang bersifat sejarah dan spiritual.

Konsep “Israel Raya” atau Greater Israel merujuk pada gagasan tentang negara Israel yang mencakup wilayah jauh lebih luas daripada batas resmi saat ini. Dalam narasi ekstrem, cakupannya membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Irak.

Peta itu mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, sebagian Kuwait, hingga wilayah Arab Saudi. Bagi banyak negara Arab, visi tersebut dianggap ancaman serius bagi stabilitas kawasan. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan bahwa Kairo menolak “ilusi” yang disebut Israel Raya karena hanya akan memicu konflik dan menghancurkan prospek perdamaian di Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia juga mengecam keras gagasan ini, menilainya bertentangan dengan hukum internasional dan merusak peluang solusi dua negara bagi Palestina. Dikutip dari media Rusia, RIA Novosti, Kontroversi visi itu mencuat di tengah ketegangan baru, termasuk serangan udara Israel ke Doha yang diduga menargetkan pimpinan Hamas.

Hamas menilai agresi tersebut sebagai upaya memperluas eskalasi dan melemahkan peran Qatar sebagai mediator konflik Gaza. Isu “Israel Raya” kemudian dipandang sebagai kerangka besar yang memotivasi kebijakan agresif pemerintah Israel di kawasan.

Pengamat hubungan internasional menilai, wacana “Israel Raya” sering digunakan oleh sebagian kalangan politik Israel untuk memperkuat basis pendukung domestik, meskipun tidak selalu diterjemahkan ke dalam kebijakan resmi.

Halaman Selanjutnya

Namun, ketika disampaikan oleh seorang kepala pemerintahan, pernyataan itu dapat memicu kecurigaan global dan menambah ketegangan geopolitik. Para analis menekankan pentingnya diplomasi multilateral untuk menahan dampak wacana yang berpotensi memecah kawasan.