RAPBD 2026 Pekalongan Disorot: Pendapatan Naik Tipis, Belanja Turun
- Pemkot Pekalongan
Wali Kota Pekalongan Aaf memaparkan RAPBD 2026 dengan pendapatan naik tipis 0,15% dan belanja turun 4,17%. Fokus diarahkan pada pelayanan publik dan pemulihan pasca kerusuhan
Viva, Banyumas - Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, memaparkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (15/9/2025). Acara berlangsung di Gedung Diklat setempat dan dihadiri jajaran DPRD, pejabat OPD, serta tamu undangan.
Dalam paparannya, Aaf menegaskan bahwa RAPBD adalah instrumen penting yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa rancangan ini disusun sesuai regulasi, yakni Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikutip dari Pemkot Pekalongan, Pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,032 triliun atau naik 0,15% dibandingkan target pada Perubahan APBD 2025.
Kenaikan tipis tersebut didukung oleh dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp298,54 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp733,83 miliar. Namun, Aaf mengakui kontribusi PAD masih relatif kecil, hanya sekitar 28,92% dari total pendapatan, sementara transfer pusat dan provinsi mendominasi 71,08%.
Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp1,045 triliun, turun 4,17% dibandingkan pagu belanja pada Perubahan APBD 2025.
Belanja tersebut dialokasikan ke tiga pos utama: Belanja Operasi Rp949,29 miliar, Belanja Modal Rp92,59 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp3,48 miliar.
Arah kebijakan belanja akan fokus pada program prioritas nasional dan unggulan daerah, termasuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan cukup dengan KTP, dukungan untuk anak yatim, peningkatan operasional posyandu, bantuan RT/RW, beasiswa guru dan tenaga kesehatan, pendidikan inklusi, serta pengelolaan persampahan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk pemulihan pelayanan publik pasca kerusuhan yang merusak fasilitas perkantoran Pemkot dan DPRD pada 30 Agustus 2025.
Aaf menambahkan, penerimaan pembiayaan RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari perkiraan SiLPA 2025, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar untuk dana cadangan dan penyertaan modal daerah.
Ia berharap DPRD bersama eksekutif dapat membahas RAPBD ini secara konstruktif agar segera disetujui menjadi Peraturan Daerah demi mendukung kesejahteraan masyarakat Pekalongan
