Ahmad Luthfi Ultimatum Bupati dan Wali Kota se Jateng, Evaluasi Tunjangan DPRD Maksimal 1 Minggu Tak Boleh Naik
- Pemprov Jateng
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, membenarkan bahwa proses evaluasi akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak appraiser.
“Setiap daerah akan melakukan appraisal untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan. Setelah hasil appraisal keluar, akan ada pembahasan ulang dengan Gubernur untuk mendapat kesepakatan terbaik,” jelas Sumanto.
Appraisal atau penilaian nilai tersebut akan menjadi dasar obyektif untuk memutuskan besaran tunjangan. Sumanto menambahkan, hasil penilaian kemungkinan akan menghasilkan pengurangan tunjangan, bukan penambahan.
“Namanya appraisal, ya dikurangi nanti,” tandasnya. Dengan adanya kebijakan evaluasi ini, publik di Jawa Tengah diharapkan semakin percaya bahwa penggunaan anggaran DPRD dilakukan secara proporsional dan sesuai kebutuhan.
Transparansi dalam menentukan tunjangan menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah berusaha menyeimbangkan antara hak legislatif dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Jika dalam waktu sepekan evaluasi berhasil disepakati, Jawa Tengah bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menata ulang kebijakan tunjangan DPRD yang lebih realistis dan transparan.
