Bos Buruh Ungkap Presiden Prabowo Siap Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset serta RUU Ketenagakerjaan

Presiden Prabowo berjanji segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Buruh juga mengusulkan RUU Pemilu Bersih sebagai bagian dari tiga paket tuntutan.

VIVA, Banyumas – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk segera membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Janji tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat bertemu dengan pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, dan perwakilan buruh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 September 2025.

"Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dikutip dari VIVA.co.id pada Selasa (2/9/20025).

Tidak hanya soal perampasan aset, Presiden Prabowo juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh terkait RUU Ketenagakerjaan.

"Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," ujar Andi Gani.

Pernyataan ini menjadi angin segar bagi kalangan pekerja yang selama ini menuntut kepastian hukum terkait regulasi ketenagakerjaan yang dianggap lebih berpihak pada buruh.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan tiga paket RUU dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo. Paket tersebut meliputi:

• RUU Ketenagakerjaan
• RUU Perampasan Aset
• RUU Pemilu Bersih

"Kami usulkan pemilu yang bersih. Jadi korupsi itu harus dimulai dari Pemilu yang bersih. Kebanyakan korupsi terjadi di pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif," kata Said Iqbal.

Lebih lanjut, Said Iqbal menekankan bahwa desain ulang sistem pemilu menjadi langkah penting untuk menekan praktik korupsi.

"Terutama di legislatif dan eksekutif, karena itu Pemilu yang bersih adalah jalan yang terbaik, yang kami namakan Redesign Terhadap Sistem Pemilu. Itu 3 paket undang-undang," tandasnya.

Komitmen Presiden Prabowo dalam menanggapi aspirasi buruh ini menunjukkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan kelompok pekerja.

Pembahasan RUU yang menyangkut perampasan aset, ketenagakerjaan, hingga sistem pemilu bersih, berpotensi menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dengan janji ini, publik kini menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses pembahasan ketiga RUU tersebut.