Isu Nonaktif tapi Gajian Jalan Terus, DPR RI Jadi Sorotan Publik Begini Penjelasan Said Abdullah

Anggota DPR nonaktif tetap terima gaji penuh meski dinonaktifkan partai. Said Abdullah jelaskan dasar teknisnya, sementara publik menyoroti aspek etik dan transparansi

Viva, Banyumas - Fenomena sejumlah anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan namun masih menerima gaji penuh memicu perdebatan hangat di ruang publik. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Menurut Said, pemberian gaji tetap berjalan karena secara teknis pelaksanaan anggaran dilakukan oleh lembaga terkait, bukan langsung oleh Banggar. Ia menegaskan bahwa Banggar tidak lagi membahas anggaran gaji anggota DPR karena keputusan itu sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau dari sisi teknis, ya terima gaji,” ujar Said. Lebih jauh, Said menjelaskan bahwa dalam Tata Tertib DPR RI maupun Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) tidak ada istilah anggota DPR “nonaktif”.

Artinya, secara hukum, status keanggotaan tetap berlaku sampai ada keputusan resmi berupa pemberhentian tetap. Namun, Said menghormati kebijakan sejumlah partai politik yang memilih menonaktifkan kadernya dari jabatan legislatif karena alasan etik dan tekanan publik.

Selain isu gaji, Said Abdullah juga menyampaikan dukungan agar tunjangan perumahan anggota DPR dihapuskan.

Menurutnya, kebijakan itu perlu mempertimbangkan aspek etik, empati, dan simpati terhadap masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) melakukan itu atas arahan pimpinan DPR,” jelasnya.

Publik menyoroti beberapa nama yang dinonaktifkan partai, seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Golkar.

Keputusan partai untuk menonaktifkan kader dinilai sebagai langkah meredam kritik, meski tidak berdampak langsung pada hak finansial para wakil rakyat tersebut.

Di tengah kontroversi, muncul juga laporan bahwa kediaman sejumlah legislator, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, sempat dijarah massa. Bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjadi sasaran amuk masyarakat