Mahfud MD Peringatkan, Polisi dan Rakyat Sama-Sama Korban Kebijakan Pemerintah yang Timbulkan Protes

Mahfud MD menegaskan polisi dan rakyat sama-sama korban dalam bentrokan demonstrasi. Ia mengungkap bahwa akar masalahnya adalah akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah, ditambah sikap politisi arogan, penegakan hukum yang lemah, serta keberadaan pejabat bermasalah.

VIVA, Banyumas – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyampaikan pandangannya terkait situasi bentrokan antara aparat dan masyarakat dalam aksi demonstrasi yang belakangan terjadi.

Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa tidak hanya rakyat, tetapi juga aparat kepolisian menjadi korban dari kondisi tersebut.

Menurut Mahfud MD, masalah utama yang memicu konflik ini bukan sekadar insiden di lapangan, melainkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"Yang saya lihat saat ini, terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal, aparat itu hanya menerima tugas tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, ini harus diselesaikan," ujar Mahfud dikutip dari tvOneNews pada Senin (1/9/2025).

Mahfud MD menegaskan bahwa bentrokan bukanlah masalah tunggal, melainkan akibat menumpuknya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

"Masalah utamanya apa? Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan ini. Apa akumulasi kekecewaan itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul," bebernya.

Sayangnya, Mahfud menilai bahwa langkah penyelesaian yang ditempuh pemerintah sejauh ini belum menyentuh akar persoalan.

"Tetapi penyelesaiannya tidak jelas hanya seperti ngasih permen, lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menyoroti sikap sejumlah politisi yang dinilai arogan dan tidak menunjukkan empati kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya, justru memperparah reaksi publik.

"Banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Lalu, saya melihat juga tak menentunya proses penegakan hukum, ada yang jalan ada yang tidak," ujarnya.

Lebih jauh, ia menyinggung keberadaan pejabat yang diduga memiliki catatan korupsi namun masih tetap memegang jabatan penting.

"Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi, tapi dia berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya, nah ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit," kata Mahfud.

Mahfud MD menekankan bahwa aparat dan rakyat sejatinya bukan musuh, melainkan sama-sama pihak yang dirugikan akibat kebijakan elit politik yang dinilai bermasalah.

"Negara ini adalah milik kita bersama. Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh anda. Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat dan pemimpin yang korup sebenarnya dan penyelesaiannya harus di sini," pungkas Mahfud MD.