Menhan Sjafrie Tegas: Penjarahan Rumah Pejabat Akan Ditindak Hukum
- Youtube Sekretariat Presiden
Sjafrie Samsoeddin pastikan pemerintah akan tindak tegas penjarahan rumah pejabat. TNI, Polri, dan BIN dikerahkan menjaga keamanan serta stabilitas nasional
Viva, Banyumas - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Samsoeddin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi aksi penjarahan maupun pelanggaran hukum yang merambah ke rumah pribadi pejabat negara maupun fasilitas vital.
Hal ini disampaikan usai maraknya peristiwa penjarahan di berbagai lokasi, termasuk kediaman Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach pada Minggu (31/8/2025). Dalam keterangannya, Sjafrie menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya eskalasi sosial dan politik.
Ia menilai tindakan penjarahan yang menyerang rumah pribadi maupun institusi negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun institusi negara harus dipastikan tidak terjadi, sehingga keamanan tetap terjaga. Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat maupun yang berpotensi mengganggu kedaulatan NKRI,” tegas Sjafrie di Jakarta dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden.
Pemerintah, menurutnya, telah menginstruksikan aparat keamanan untuk siaga penuh. TNI dan Polri dilibatkan secara aktif, sementara Badan Intelijen Negara (BIN) diberi mandat khusus untuk memantau situasi di lapangan dan segera melaporkan dinamika terbaru langsung kepada Presiden.
“Negara hadir untuk melindungi keamanan publik dan pribadi. Tidak boleh ada yang mengganggu keamanan, apalagi masuk ke wilayah pribadi dengan alasan apapun. Kami pastikan akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan keras kepada pelaku penjarahan agar tidak memanfaatkan situasi politik yang sedang memanas untuk melakukan tindak kriminal.
Pemerintah menegaskan, aksi massa yang menyerang kediaman pejabat atau tokoh publik tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun.
Selain menjaga keamanan, Menhan juga menekankan bahwa aparat harus tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Namun, jika situasi mengarah pada kerusuhan dan perusakan, tindakan hukum yang tegas akan diterapkan. Pernyataan Sjafrie ini diharapkan bisa meredakan keresahan publik sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas negara.
Publik kini menunggu implementasi di lapangan, apakah aparat benar-benar mampu mengantisipasi potensi kerusuhan lanjutan dan mencegah aksi penjarahan serupa terulang.
Dengan langkah cepat dan tegas, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa keamanan masyarakat dan martabat negara tetap menjadi prioritas utama
