Prabowo Umumkan DPR Cabut Tunjangan Jumbo dan Stop Kunjungan Luar Negeri

Prabowo tegaskan DPR cabut tunjangan jumbo Rp50 juta dan hentikan kunker luar negeri. Keputusan ini diambil usai desakan rakyat dan gejolak unjuk rasa

Viva, Banyumas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan langkah tegas terkait kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini menuai sorotan publik. Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu (31/8/2025), Prabowo menyampaikan bahwa DPR RI sepakat mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Keputusan ini diambil setelah Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, serta para ketua umum partai politik. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bentuk respon terhadap aspirasi murni masyarakat yang selama beberapa pekan terakhir menyuarakan protes di berbagai daerah.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, DPR menjadi sorotan tajam karena adanya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan. Selain itu, publik juga mengkritisi seringnya anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan anggaran besar.

Kedua kebijakan ini dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan memicu unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Prabowo menambahkan, para ketua umum partai politik juga berkomitmen untuk menindak tegas anggota DPR yang dianggap membuat pernyataan kontroversial dan memicu kegaduhan.

“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing mulai 1 September 2025,” jelasnya.

Langkah pencabutan tunjangan jumbo dan penghentian kunjungan luar negeri diharapkan mampu meredam keresahan publik serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan selalu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, aspirasi rakyat harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Dengan adanya keputusan ini, publik menilai pemerintah dan DPR mulai menunjukkan komitmen serius dalam reformasi politik dan tata kelola anggaran. Masyarakat berharap kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar konsisten demi terciptanya keadilan sosial.

Ke depan, pengawasan publik terhadap DPR dipastikan akan semakin ketat. Transparansi penggunaan anggaran dan sikap disiplin para wakil rakyat menjadi tuntutan utama.

Melalui langkah tegas ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menoleransi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Pencabutan tunjangan jumbo DPR dan moratorium kunjungan luar negeri menjadi titik balik penting dalam hubungan antara rakyat dan wakilnya di parlemen