Koalisi Sipil Laporkan 2 Menteri dan 33 Wamen ke KPK Terkait Rangkap Jabatan BUMN

Koalisi masyarakat sipil berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan dan profesional. Mereka menegaskan bahwa akuntabilitas pejabat publik harus dijaga, dan praktik rangkap jabatan harus dihentikan demi kepentingan rakyat.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak kementerian terkait nama-nama menteri dan wamen yang dilaporkan. Publik menanti langkah nyata dari KPK dan Presiden Prabowo untuk memastikan integritas tata kelola pemerintahan tetap terjaga.