Politikus Golkar Mekeng Dukung Gubernur Dipilih Presiden: Lebih Bagus Seperti Zaman Pak Harto!

Usulan ini tentu menjadi sorotan publik karena berpotensi memicu perubahan besar dalam sistem demokrasi lokal. Mekeng juga menyarankan agar kepala daerah di level kabupaten/kota seperti bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan ini sejalan dengan beberapa suara di elite politik yang menilai biaya politik pilkada langsung sangat tinggi, rentan praktik politik uang, dan kerap menghasilkan kepala daerah yang tidak kompeten atau justru terjerat kasus korupsi.

Namun, usulan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai menggerus prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat, yang telah dibangun sejak era reformasi. Hingga kini, diskusi soal mekanisme pemilihan kepala daerah masih menjadi polemik nasional.

Jika wacana ini benar-benar diakomodasi, maka Indonesia akan menghadapi pergeseran besar dalam sistem politik daerah, yang tentu memerlukan evaluasi menyeluruh dari sisi konstitusi dan implementasi di lapangan.