Politikus Golkar Mekeng Dukung Gubernur Dipilih Presiden: Lebih Bagus Seperti Zaman Pak Harto!

Viva, Banyumas - Pernyataan kontroversial datang dari politisi senior Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Usulan tersebut mencakup perubahan sistem pemilihan gubernur yang tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden.

Menurut Mekeng, jabatan gubernur seharusnya tidak lagi dipilih secara langsung, mengingat fungsinya yang lebih bersifat koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pandangannya, gubernur bukan kepala wilayah administratif secara langsung karena wilayah kekuasaan sesungguhnya berada di tangan bupati dan wali kota.

“Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah. Wilayahnya kan ada di bupati-bupati. Dia sifatnya fungsinya koordinasi,” ungkap Mekeng di Gedung DPR, Jakarta Pusat dikutip dari tvonenews.

Dengan fungsi tersebut, Mekeng menilai penunjukan langsung oleh Presiden lebih efisien agar pemerintah pusat bisa memahami langsung kondisi di lapangan melalui gubernur yang menjadi perpanjangan tangan.

“Kalau sifatnya fungsinya koordinasi ya tunjuk aja dari pemerintah pusat. Supaya pemerintah pusat tahu denyut di daerah itu dari gubernur,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mekeng menyebut sistem penunjukan gubernur oleh Presiden lebih baik dibanding pemilihan langsung yang diterapkan saat ini. Ia bahkan menyebut model lama ala Orde Baru di era Presiden Soeharto sebagai sistem yang lebih terstruktur dan menghasilkan kepala daerah yang lebih bertanggung jawab.

“Menurut saya lebih bagus dari zaman dulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih (bupati/wali kota), dipilih orang yang sudah benar,” tegasnya.

Usulan ini tentu menjadi sorotan publik karena berpotensi memicu perubahan besar dalam sistem demokrasi lokal. Mekeng juga menyarankan agar kepala daerah di level kabupaten/kota seperti bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan ini sejalan dengan beberapa suara di elite politik yang menilai biaya politik pilkada langsung sangat tinggi, rentan praktik politik uang, dan kerap menghasilkan kepala daerah yang tidak kompeten atau justru terjerat kasus korupsi.

Namun, usulan ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai menggerus prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat, yang telah dibangun sejak era reformasi. Hingga kini, diskusi soal mekanisme pemilihan kepala daerah masih menjadi polemik nasional.

Jika wacana ini benar-benar diakomodasi, maka Indonesia akan menghadapi pergeseran besar dalam sistem politik daerah, yang tentu memerlukan evaluasi menyeluruh dari sisi konstitusi dan implementasi di lapangan