Hidup dengan Rp 20 Ribu Sehari, BPS: Itu Batas Kemiskinan di Indonesia!
Jumat, 25 Juli 2025 - 14:46 WIB
Sumber :
- BPS
Viva, Banyumas - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data terbaru tentang kondisi kemiskinan di Indonesia. Dalam konferensi pers pada Jumat (25/7/2024), Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa penduduk miskin di Indonesia kini dikategorikan berdasarkan pengeluaran di bawah Rp 609.160 per kapita per bulan, atau Rp 20.305 per hari.
“Yang disebut penduduk miskin adalah mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, garis kemiskinan berada di angka Rp 609.160 per kapita per bulan,” jelas Ateng dilansir dari tvonenews.
Angka Kemiskinan Turun, Tapi Realitas Masih Berat
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,2 juta orang dibandingkan September 2024.
"Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk juga menurun menjadi 8,47% per Maret 2025, dari 8,57% pada September 2024," tambah Ateng.
Namun, penurunan ini bukan tanpa sorotan. Banyak pihak mempertanyakan definisi “miskin” yang digunakan pemerintah, terutama karena garis kemiskinan hanya mencerminkan kemampuan mengeluarkan sekitar Rp 20 ribu per hari, sebuah jumlah yang dinilai tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, dan pendidikan.
Garis Kemiskinan Dinilai Terlalu Rendah
Ekonom dan aktivis sosial menilai bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari kondisi nyata di lapangan.
“Dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, sulit membayangkan seseorang bisa hidup layak hanya dengan Rp 20 ribu per hari,” ujar salah satu ekonom dari Universitas Indonesia.
Mereka juga menyoroti bahwa ukuran kemiskinan seharusnya mencakup aspek lebih luas, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan hunian yang layak. Tantangan ke
Depan Meski angka kemiskinan tampak menurun, tantangan besar masih menanti. Pemerintah perlu memperluas cakupan perlindungan sosial dan memastikan data kemiskinan tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan realitas hidup masyarakat bawah.
Langkah reformasi struktural dan peningkatan akses terhadap layanan publik menjadi kunci agar penurunan kemiskinan benar-benar berdampak secara signifikan dan menyeluruh
