Naik PAD, Turun Transfer Pusat: Raperda APBD 2025 Purbalingga Jadi Sorotan

Viva, Banyumas - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 resmi disorot dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Jumat (18/7/2025). Agenda rapat dipusatkan pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait substansi dan rincian perubahan anggaran.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin, serta dihadiri oleh Plt. Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, unsur pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, camat, hingga perwakilan BUMN dan BUMD.

Dalam penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar), namun dengan berbagai catatan dan masukan strategis.

Sorotan Terbesar: Kenaikan PAD dan Penurunan Dana Transfer Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Agus Priyanto menyoroti dua aspek penting: kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,99 persen dan penurunan pendapatan dari transfer pusat.

“Kami mohon penjelasan lebih rinci mengenai sumber PAD yang meningkat dan alasan turunnya dana transfer dari pusat,” ungkapnya dilansir dari Pemkab Purbalingga.

Sementara itu, Fraksi PKB menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberpihakan terhadap pelayanan dasar. “Efisiensi harus tetap menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” ujar Hamid, juru bicara PKB.

Dukungan dan Harapan dari Fraksi Lain Fraksi PKS menyatakan Raperda telah memenuhi aspek yuridis formal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami siap mendukung pembahasan lanjutan,” ujar Padang Kusumo. Fraksi Partai Golkar mendorong agar program-program prioritas, termasuk program “Alus Dalane, Kepenak Ngodene” segera direalisasikan, terutama pada sektor jalan menuju kawasan wisata. Hal ini diyakini bisa mengerek peningkatan kunjungan dan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.

Fraksi Gerindra dan Fraksi Amanat Demokrat sama-sama berharap agar proses pembahasan selanjutnya dapat menjawab catatan fraksi dan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan mendukung kemajuan Purbalingga.

Komitmen untuk Tata Kelola Anggaran yang Lebih Baik Seluruh fraksi sepakat bahwa pembahasan Raperda ini adalah bagian dari komitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.

Rapat ini menandai langkah awal dalam proses pembahasan mendalam di tingkat komisi dan Banggar DPRD. Harapannya, Raperda yang akan ditetapkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Purbalingga secara nyata