Parlemen Inggris Desak Pengakuan Palestina dan Boikot Produk Permukiman Ilegal

“Dengan tidak mengakui Palestina sebagai negara, kita melemahkan kebijakan resmi kita sendiri soal solusi dua negara. Ini memperparah status quo dan membuka jalan bagi aneksasi wilayah Palestina,” ujar para anggota parlemen dalam surat tersebut.

Meskipun Partai Buruh saat ini memegang tampuk kekuasaan di Inggris, hingga kini belum ada perubahan resmi dalam kebijakan luar negeri Inggris terkait pengakuan Palestina.

Seruan dari para legislator ini dianggap sebagai tekanan politik serius terhadap pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. Sementara itu, konflik di Gaza telah memasuki bulan ke-10.

Ribuan warga sipil menjadi korban, infrastruktur hancur, dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Pengamat internasional menyebut situasi ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ini.

Dengan tekanan dari parlemen, mata dunia kini tertuju pada langkah konkret Inggris: akankah mereka mengakui Palestina dan memboikot produk permukiman ilegal? Atau tetap membiarkan status quo yang mengikis harapan perdamaian di Timur Tengah?.