Kalau Gaji Tak Cukup, Mundur Saja! Teguran Pedas Wakil Ketua KPK untuk Pejabat Daerah

Viva, Banyumas - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyita perhatian publik usai menyampaikan pernyataan tegas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Ancol, Jakarta, Jumat (10/7/2025). Ia memberikan teguran keras kepada para pejabat daerah yang merasa gaji yang diterima tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup untuk mundur.

Dalam pidatonya, Johanis menekankan bahwa jabatan publik bukan tempat untuk mencari kekayaan pribadi, melainkan sarana pengabdian kepada negara dan masyarakat.

"Kalau gaji tidak cukup, mundur saja! Jangan ambil jabatan kalau tujuannya bukan mengabdi," ucapnya lantang yang dilansir dari laman Viva, disambut tepuk tangan dari peserta rapat yang terdiri dari gubernur dan pejabat daerah dari seluruh Indonesia.

Johanis menyoroti ironi di balik keluhan gaji dari pejabat yang sejatinya telah difasilitasi negara. Mereka tidak hanya menerima gaji pokok, tetapi juga menikmati fasilitas rumah dinas, kendaraan operasional, serta anggaran perjalanan dinas dan tunjangan lainnya.

Namun, masih ada saja yang merasa tidak puas dan bahkan terjerumus dalam praktik korupsi.

“Banyak kasus korupsi justru berasal dari pejabat yang haus jabatan, bukan karena panggilan hati untuk melayani rakyat. Ini masalah mentalitas,” tambah Johanis. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah tertinggal, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dibandingkan dengan kondisi rakyat kecil, fasilitas dan pendapatan pejabat pemerintah sebenarnya jauh lebih layak. Karena itu, pejabat yang merasa "kurang" sebaiknya mengundurkan diri dan memberikan ruang kepada sosok yang lebih berintegritas.

Pidato Johanis menjadi sorotan dan viral di media sosial karena dianggap mewakili kegelisahan publik terhadap maraknya kasus korupsi yang melibatkan elite pemerintahan.

Banyak netizen mendukung pernyataan tersebut sebagai langkah penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi.

KPK berharap pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik bahwa jabatan bukanlah tempat untuk memperkaya diri, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan rasa syukur dan tanggung jawab