Butuh Tambahan Rp13,25 T! Menhub Dudy Minta ke Sri Mulyani Untuk Alasan Ini

Viva, Banyumas - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara terbuka meminta tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 8 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Menhub membeberkan bahwa pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini hanya sebesar Rp24,4 triliun, sementara kebutuhan prioritas mencapai Rp37,66 triliun. Artinya, ada kekurangan anggaran sebesar Rp13,25 triliun yang menurut Dudy sangat krusial untuk dipenuhi.

“Jadi pagu indikatif sekarang ada sebesar Rp24,4 triliun. Ada kebutuhan yang kami sangat prioritas sebesar Rp37,66 triliun. Ini yang akan kami mintakan tambahannya,” jelas Dudy yang dikutip dari laman Youtube DPR RI.

Tambahan anggaran tersebut, lanjutnya, akan difokuskan untuk menjamin keselamatan transportasi nasional, layanan transportasi perintis ke wilayah terluar, serta pemenuhan infrastruktur keamanan yang belum terakomodir dalam anggaran saat ini.

Beberapa rincian kekurangan anggaran yang dipaparkan Dudy antara lain:

• Belanja pegawai: dari kebutuhan Rp6,7 triliun, pagu hanya Rp4,8 triliun (kurang Rp1,8 triliun)
• Dukungan keselamatan transportasi: butuh Rp7,5 triliun, namun baru tersedia Rp2,8 triliun (kurang Rp4,6 triliun)

Kementerian Perhubungan juga menyoroti penurunan anggaran dibanding tahun sebelumnya. Pagu indikatif 2026 sebesar Rp24,4 triliun hanya mencakup 49,92 persen dari total kebutuhan Rp48,88 triliun.

“Jika dibandingkan dengan pagu tahun 2025 sebesar Rp26,76 triliun, pagu 2026 ini justru turun Rp2,36 triliun,” papar Dudy.

Namun, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran 2025 yang telah disetujui DPR (Rp26,76 triliun), pagu indikatif 2026 justru menunjukkan kenaikan 5,06 persen. Komposisi pendanaan didominasi Rupiah Murni sebesar Rp15,62 triliun atau 64 persen dari total pagu, sedangkan program infrastruktur dan konektivitas transportasi masih menjadi sektor terbesar dengan alokasi anggaran Rp12,27 triliun.

Menhub Dudy menekankan bahwa tambahan anggaran bukan sekadar angka, tetapi menyangkut nyawa, keselamatan, dan aksesibilitas transportasi nasional, terutama di daerah terpencil.

Langkah ini menyoroti urgensi pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan keamanan transportasi nasional di tengah keterbatasan fiskal. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan dan DPR menyikapinya