Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun: Ada Apa Saja yang Akan Dibeli?

Viva, Banyumas -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan publik setelah secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri), Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

Menurut Wahyu, kebutuhan ideal anggaran Polri untuk 2026 semula diusulkan mencapai Rp173,4 triliun. Namun, pemerintah hanya memberikan pagu indikatif sebesar Rp109,6 triliun.

Selisih kekurangan dana Rp 63,7 Triliun itu mendorong Polri untuk mengajukan tambahan guna mendukung berbagai program strategis di bidang keamanan, penegakan hukum, hingga modernisasi sarana prasarana.

Dilansir dari laman Youtube DPR RI Rencana penggunaan tambahan anggaran Rp63,7 triliun tersebut dibagi ke dalam beberapa pos penting yaitu:

1.Belanja pegawai

dialokasikan Rp4,8 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk menyesuaikan kenaikan tunjangan kinerja sekitar 80 persen personel Polri dan aparatur sipil negara di lingkungannya.

Langkah ini diklaim menjadi salah satu strategi meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan anggota Polri.

2.Belanja barang

senilai Rp13,8 triliun akan diarahkan untuk mendukung operasional pengembangan wilayah, terutama di Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Anggaran juga mencakup biaya perawatan fasilitas pusat komando (command center), pengamanan perbatasan, serta pembiayaan operasional Bhabinkamtibmas.

3. belanja modal

sebesar Rp45,1 triliun. Dana ini direncanakan untuk pengadaan kendaraan listrik operasional, pembangunan markas komando baru, rumah dinas bagi personel Polri, hingga pembelian kapal pemburu cepat yang akan digunakan menjaga wilayah perairan perbatasan Indonesia.

Selain itu, belanja modal juga mendukung peningkatan ruang pelayanan publik dan peralatan canggih penegakan hukum untuk memberantas narkoba serta kejahatan siber.

Pengajuan dana jumbo ini menuai beragam respons. Di satu sisi, langkah modernisasi dianggap penting agar Polri mampu menjawab tantangan keamanan yang makin kompleks. Namun, di sisi lain, transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas belanja perlu terus diawasi agar tepat sasaran.

Jika disetujui pemerintah dan DPR, tambahan anggaran ini akan menjadikan alokasi belanja Polri tahun 2026 sebagai salah satu yang terbesar sepanjang sejarah.

Masyarakat pun berharap dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengamanan nasional, serta mendukung kesejahteraan anggota Polri secara merata