Terbongkar! Dugaan Pungli di SDN Majenang Cilacap: Uang Wali Murid Masuk Rekening Guru?

Viva, Banyumas - Praktik dugaan pungutan liar (pungli) kembali menjadi sorotan publik, kali ini terjadi di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Dugaan pungli ini mencuat setelah seorang wali murid melaporkan adanya kejanggalan dalam mekanisme pembayaran berbagai pungutan sekolah.

Laporan tersebut menyebutkan, orang tua siswa diminta membayar sejumlah uang dengan alasan untuk infak, renovasi pembangunan sekolah, hingga pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).

Namun, yang mengundang kecurigaan adalah pembayaran tidak melalui rekening resmi sekolah atau rekening komite, melainkan langsung dikirimkan ke rekening pribadi beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Modus pungutan seperti ini dinilai sangat rawan penyalahgunaan dana dan sulit dipertanggungjawabkan secara administrasi. Wali murid yang melaporkan kasus ini bahkan meminta Bupati Cilacap untuk turun tangan langsung menyelidiki praktik pungli yang telah berjalan setiap tahun.

“Pembayaran itu dikirimkan ke rekening pribadi para guru setiap tahunnya,” ungkapnya dalam aduan tertulis yang dilansir dari laman aduan Pemkab Cilacap Menanggapi laporan serius ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Cilacap hanya memberikan pernyataan normatif.

Dindikbud menegaskan kembali aturan yang sudah lama berlaku bahwa segala bentuk pungutan di sekolah negeri dilarang keras.

“Sebagai bentuk pencegahan, Dinas kami telah mengeluarkan Surat Larangan Pungutan dengan Nomor 400.3.5/679/15 tanggal 06 Mei 2024,” tulis pihak Dindikbud dalam keterangannya di lapak Aduan.

Namun, jawaban tersebut menuai kritik karena dinilai hanya bersifat formalitas dan tidak menunjukkan adanya langkah konkret untuk melakukan investigasi mendalam.

Publik mempertanyakan mengapa dinas hanya sekadar mengutip surat edaran lama tanpa memastikan kebenaran dugaan pungli yang sudah meresahkan banyak wali murid.

Sejumlah warganet dan aktivis pemerhati pendidikan pun angkat bicara. Mereka mendesak agar Dindikbud segera membentuk tim khusus untuk melakukan audit internal dan memeriksa aliran dana yang masuk ke rekening pribadi guru.

Transparansi keuangan sekolah dinilai wajib dilakukan agar publik kembali percaya pada institusi pendidikan negeri. Kasus dugaan pungli di SDN Majenang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap tata kelola dana pendidikan di daerah masih lemah.

Praktik pungutan yang tidak sesuai prosedur resmi akan terus merugikan masyarakat jika tidak ditindak tegas. Kini, masyarakat dan wali murid berharap Bupati Cilacap serta aparat penegak hukum dapat segera turun tangan.

Investigasi menyeluruh menjadi kunci untuk mengungkap apakah benar dana jutaan rupiah yang dikumpulkan setiap tahun telah digunakan sesuai peruntukan atau malah disalahgunakan.

Langkah tegas dan transparan akan menjadi contoh penting bahwa sekolah sebagai lembaga publik harus bebas dari praktik pungli yang mencederai kepercayaan masyarakat