Viral! Polisi di Bolaang Mongondow Diduga Selingkuh dengan Guru SMP, Istri Tuntut Keadilan

Viva, Banyumas - Sebuah kisah memilukan sekaligus mengejutkan datang dari Sulawesi Utara. Seorang istri yang tinggal di Bolaang Mongondow akhirnya membeberkan perselingkuhan suaminya yang merupakan anggota kepolisian aktif dengan seorang guru honorer SMP. Hubungan terlarang itu dikabarkan sudah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa adanya sanksi tegas terhadap sang polisi, meski bukti dan pengakuan telah berulang kali dikemukakan.

Kisah istri yang menuntut keadilan usail sang suami yang merupakan anggota Polisi Bolaang Mongondow berselingkuh dengan guru SMP, pertama kali mencuat setelah sang istri memberanikan diri menulis curahan hati panjang di media sosial.

Dalam unggahannya, ia mengungkap bahwa sejak pertengahan 2024 sudah mulai mencurigai adanya hubungan terlarang antara suaminya dengan seorang perempuan yang bekerja sebagai guru SMP 5 Bolaang.

Sang suami disebut kerap mengaku sudah berstatus duda demi mendekati perempuan tersebut dan keluarganya. Puncak keresahan terjadi ketika keluarga perempuan tersebut datang menemuinya untuk menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada hubungan apa pun.

Namun, setelah pertemuan itu, perselingkuhan justru terus berlanjut. Bahkan, sang istri pernah memergoki suaminya berada di rumah perempuan tersebut. Kejadian ini sempat membuat suaminya menandatangani surat keterangan di kantor polisi sebagai bentuk pengakuan dan itikad baik.

Dilansir dari laman Instagram @feedgramindo,Meski demikian, tak ada perubahan berarti. Hubungan terlarang tetap berlangsung diam-diam hingga akhirnya sang istri merasa batas kesabarannya telah habis.

Demi menghindari tekanan mental dan stigma di lingkungan sekitar, ia memutuskan sementara waktu pulang ke kampung halaman bersama anak-anak. Perjuangan sang istri untuk mempertahankan rumah tangga dan masa depan ketiga anaknya harus berhadapan dengan tekanan yang tidak mudah.

Halaman Selanjutnya

Ia mengaku sudah beberapa kali berusaha berdamai dengan berbagai cara, namun hanya mendapatkan janji palsu dan penyangkalan. Situasi itu semakin memicu kecurigaan publik bahwa tidak adanya sanksi tegas disebabkan adanya perlindungan internal terhadap oknum anggota kepolisian tersebut.