Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan Ungkap Izin Tambang Nikel Pulau Gag Raja Ampat dari Era Soeharto hingga Jokowi

Viva, Banyumas - Ignasius Jonan, mantan Menteri ESDM periode 2016 sampai 2019, angkat bicara mengenai jejak izin tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Ia menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan di pulau tersebut sudah berlangsung sejak era Soeharto, tepatnya sejak 18 Februari 1998 saat PT Gag Nikel menandatangani Kontrak Karya Generasi VII bersama konsorsium BHP Billiton dan PT Aneka Tambang.

Menurut Ignasius Jonan, sejak era Soeharto hingga era Jokowi, jejak izin tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat menunjukkan adanya kesinambungan regulasi dan kegiatan yang berjalan sesuai ketentuan. Wilayah konsesi seluas 13.136 hektare ini menjadi titik awal legalisasi tambang di Pulau Gag yang terus dikelola dan diawasi oleh pemerintah hingga saat ini.

Ignasius Jonan memberikan komentar nya di akun akun Instagram @brorondm dalam unggahannya usai heboh menteri Bahlil mengatakan izin tambang Nikel di Pulau Gag diberikan oleh menteri ESDM sebelumnya.

Diketahui Ignasius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM periode 2016 sampai 2019 tersebut menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang jejak izin tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan pelestarian lingkungan dari era Soeharto hingga pemerintahan Jokowi yang terus melanjutkan pengawasan ketat di kawasan tersebut.

Ignasius Jonan menjelaskann Memasuki era Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 41/2004 yang memberikan dispensasi kepada 13 perusahaan tambang, termasuk PT Gag Nikel, untuk tetap beroperasi di hutan lindung.

Dispensasi ini diberikan meskipun pada 1999 UU No. 41 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan lindung tidak boleh ditambang secara terbuka.

Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki kontrak sebelum UU tersebut diberlakukan.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), PT Gag Nikel semakin mengukuhkan legalitasnya dengan memperoleh Izin Lingkungan dan Persetujuan Kelayakan Usaha Tambang.

Pada 4 Agustus 2014, Kementerian ESDM mengeluarkan persetujuan studi kelayakan, dan pada tahun 2015, perusahaan ini juga mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), meskipun izin ini disahkan di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Di era Presiden Joko Widodo, pada 30 Desember 2017, diterbitkan Izin Operasi Produksi melalui SK Nomor 430.K/30/DJB/2017 oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM.

Aktivitas produksi tambang nikel di Pulau Gag mulai berjalan penuh pada 2018, fokus pada produksi nikel yang menjadi komoditas penting di Indonesia.

Namun, pada Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan investigasi terhadap aktivitas tambang di Pulau Gag dan menemukan indikasi pelanggaran lingkungan.

Akibatnya, izin operasional PT Gag Nikel dibekukan sementara untuk evaluasi ulang sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alamnya.

Sejarah panjang izin tambang ini menunjukkan bagaimana aktivitas pertambangan di Pulau Gag telah melewati berbagai periode pemerintahan dengan regulasi yang terus berkembang, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan