Presiden Prabowo Geram BUMN Rugi tapi Pegawai Kaya, KPK dan Kejagung Diminta Usut Tuntas Penyimpangan Negara
- YouTube PKS
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi BUMN. KPK dan Kejagung akan mengusut penyimpangan agar aset negara kembali memberi manfaat bagi rakyat.
VIVA, Banyumas – Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan keprihatinannya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai belum maksimal.
Dalam pidatonya di Munas VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025), Prabowo mengungkapkan kemarahannya terkait praktik di sejumlah BUMN yang merugi, sementara pegawainya justru menikmati keuntungan pribadi.
“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan telah menginstruksikan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas segala penyimpangan di BUMN.
Menurutnya, langkah ini penting agar aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
“Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak. Nanti dibilang Prabowo kejam,” ujarnya menambahkan.
Prabowo menegaskan bahwa agenda reformasi dan bersih-bersih BUMN ditargetkan selesai dalam waktu dua hingga tiga tahun.
Dengan manajemen yang sehat, Presiden optimistis BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan nasional.
“Kita kasih kesempatan BUMN dalam 2–3 tahun kita bersihkan. Saudara kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya yang wajarnya itu 10 persen dari aset, kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10 persen,” jelas Prabowo.
Langkah ini menjadi sinyal tegas dari Presiden Prabowo agar seluruh pihak di BUMN bekerja dengan transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan negara mendapatkan manfaat penuh dari aset yang dikelola.
