Counter Banyak Kosong, Mall Pelayanan Publik Cilacap Dipertanyakan Masyarakat

Mall Pelayanan Publik (MPP) Cilacap kerap sepi dan minim petugas di sejumlah counter. Meski begitu, Pemkab menegaskan keberhasilan MPP diukur dari kualitas layanan, bukan jumlah pengunjung

Viva, Banyumas - Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cilacap kembali menjadi sorotan. Layanan terpadu yang berlokasi di lantai dua Terminal Tipe A Cilacap ini kerap terlihat sepi pengunjung, bahkan sejumlah counter sering kosong tanpa petugas.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik: apakah MPP benar-benar berjalan efektif? Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilacap, Ferry Adhi Dharma, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan MPP tidak ditentukan dari ramainya pengunjung.

Menurutnya, era digital telah mengubah pola layanan, sehingga tidak semua urusan harus dilakukan secara tatap muka.

Dikutip dari akun Instagram @cilacap_kekinian, Ferry mengatakan Sekarang banyak layanan sudah beralih ke online.

Contohnya, Loka POM sejak 31 Maret sudah tidak melayani secara offline. Warga cukup memindai QR Code di MPP dan langsung terhubung ke layanan digital.

Meski begitu, Ferry mengakui bahwa ada sejumlah layanan yang tetap membutuhkan tatap muka. Misalnya, uji laboratorium harus dilakukan di Banyumas atau Purwokerto karena fasilitasnya tidak tersedia di Cilacap.

Begitu juga dengan layanan Taspen yang hanya hadir setiap Kamis, serta BPJS Kesehatan yang tidak buka setiap hari. Menurut Ferry, kondisi counter kosong bukan berarti layanan terhenti.

Justru, banyak layanan diarahkan ke MPP Online agar masyarakat lebih mudah mengurus kebutuhan tanpa harus datang langsung. Beberapa izin non-perusahaan hingga KPPN bisa difasilitasi melalui MPP Online.

Ini bentuk adaptasi dengan era digital. Meski terlihat lengang di hari biasa, Ferry menyebut MPP tetap ramai pada musim tertentu.

Saat puncak kunjungan, layanan Dukcapil dan BPJS bisa melayani hingga 120 orang per hari, bahkan kursi tunggu sering tidak mencukupi.

Dari 23 instansi yang pernah bergabung, kini tersisa 18 instansi yang masih aktif memberikan layanan di MPP. Beberapa instansi mundur karena kewenangan beralih ke tingkat provinsi atau layanan sepenuhnya dialihkan ke sistem online.

Ferry menegaskan, indikator utama keberhasilan MPP bukanlah jumlah pengunjung, melainkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan yang dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha. MPP harus menjadi solusi, baik lewat layanan tatap muka maupun digital. Tujuannya tetap satu, meningkatkan kepuasan masyarakat