Temui Eks Buruh Sritex, Gubernur Jateng Janji Bongkar Masalah Pesangon yang Mandek 7 Bulan
- Pemprov Jateng
Ribuan eks buruh Sritex menuntut pesangon yang tertunda tujuh bulan. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi janji rapat darurat bersama kurator untuk mempercepat penyelesaian
Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akhirnya turun tangan langsung merespons keresahan ribuan eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang hingga kini belum menerima hak pesangon mereka. Pertemuan itu berlangsung di sela aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (24/9/2025).
Sudah hampir tujuh bulan sejak perusahaan tekstil raksasa asal Sukoharjo itu dinyatakan pailit, sekitar 8.500 eks buruh belum juga mendapatkan kepastian pembayaran pesangon maupun Tunjangan Hari Raya (THR).
Sementara itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil terserap di lapangan kerja baru. Kondisi ini membuat banyak keluarga buruh terhimpit secara ekonomi. Menurut perwakilan Federasi Serikat Tekstil Sandang dan Kulit (FSPTSK) KSPSI, Eko Widaryanto, lambannya kinerja kurator menjadi penyebab utama tersendatnya proses pembayaran.
Kurator dinilai belum maksimal dalam melakukan penilaian aset maupun pelelangan, padahal pekerja sangat bergantung pada hasil penjualan tersebut.
“Para buruh hanya mengandalkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, itu tidak cukup untuk menutup kebutuhan harian, apalagi setelah mereka kehilangan sumber pendapatan utama,” ujarnya saat bertemu Gubernur Jateng dikutip dari Pemprov Jateng.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan bertindak cepat. Ia menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Satgas PHK Jateng untuk segera menggelar rapat bersama pihak kurator, pengacara, serta Desk Tenaga Kerja Polda Jawa Tengah.
“Besok kita undang kuratornya, lawyer-nya, hingga desk tenaga kerja. Kita petakan persoalan ini agar ada solusi konkret. Masalah utamanya memang pesangon yang belum cair karena kerja kurator belum tuntas,” tegas Luthfi.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa pembayaran pesangon yang sudah terlalu lama menggantung.
Pemprov Jateng berkomitmen menjadi fasilitator agar hak-hak pekerja yang terabaikan bisa segera terpenuhi. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut ribuan kepala keluarga yang kehidupannya bergantung pada penyelesaian masalah pesangon.
Publik menanti realisasi janji pemerintah, apakah benar-benar bisa menekan kurator agar segera menuntaskan proses penjualan aset perusahaan.
Apabila penyelesaian masih berlarut, gelombang aksi buruh diprediksi akan semakin besar. Karenanya, langkah cepat dan tegas dari Gubernur Jateng menjadi harapan baru bagi para eks buruh Sritex yang selama ini hidup dalam ketidakpastian
