Appraisal Ulang: Tunjangan Perumahan DPRD Jateng Turun dari Rp 47 Juta ke Rp 42 Juta Pimpinan Dewan Tolak Ambil

Publik masih menyoroti besarnya tunjangan yang diterima anggota DPRD, bahkan setelah pemangkasan Rp 5 juta. Ketika ditanya soal total pendapatan bulanan anggota DPRD, Sumanto enggan merinci lebih jauh.

Ia hanya menyebut perlu dilakukan perhitungan kembali. Pernyataan tersebut justru menambah rasa penasaran masyarakat tentang seberapa besar total penghasilan anggota dewan dengan berbagai tunjangan dan fasilitas yang melekat.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tunjangan yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun ketidakpuasan publik.