DPR Ketok Palu RAPBN 2026, Belanja Rp3.842 Triliun dan Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen

DPR RI Resmi Sahkan RAPBN 2026
Sumber :
  • YouTube/TVR PARLEMEN

RAPBN 2026 disetujui DPR RI dengan total belanja Rp3.842 triliun dan pendapatan Rp3.153 triliun. Defisit diproyeksikan 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan inflasi 2,5%, kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0%, serta penciptaan lapangan kerja formal 37,95%.

APBN 2026 Disahkan, Menkeu Purbaya Bocorkan Alokasi Jumbo Rp 335 Triliun untuk Program MBG

VIVA, Banyumas – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5 yang digelar di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada anggota dewan yang hadir.

Tak Cukup Batasi Strobo, DPR RI Desak Polri Tegas Tertibkan ‘Pak Ogah’ di Jalan Raya

“Setuju,” jawab seluruh anggota dewan serentak, sebelum Puan mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memaparkan struktur RAPBN 2026 yang telah disepakati bersama. Total belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri dari:

Komdigi Buka Suara Soal Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos: Solusi Cegah Hoaks atau Batasi Kebebasan?

Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,73 triliun

  • Belanja kementerian/lembaga (K/L): Rp1.510,55 triliun
  • Belanja non-K/L: Rp1.639,19 triliun

Transfer ke daerah: Rp692,99 triliun

Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Target ini bersumber dari:

  • Penerimaan perpajakan: Rp2.693,71 triliun
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,2 triliun
  • Hibah: Rp0,66 triliun

Dengan postur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp689,15 triliun.

DPR RI bersama pemerintah juga menyepakati sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2026, antara lain:

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,4 persen
  • Inflasi: 2,5 persen
  • Nilai tukar: Rp16.500 per dolar AS
  • Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70 dolar AS per barel
  • Lifting minyak: 610 ribu barel per hari
  • Lifting gas bumi: 984 ribu barel setara minyak per hari

Selain indikator ekonomi, RAPBN 2026 juga menargetkan sejumlah capaian sosial.

Tingkat pengangguran terbuka dipatok 4,44–4,96 persen, tingkat kemiskinan di angka 6,5–7,5 persen, dan kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen. Gini Ratio ditetapkan pada kisaran 0,377–0,380.

Pemerintah menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam RAPBN 2026. Beberapa target strategis yang ditetapkan antara lain:

  • Indeks Modal Manusia: 0,57
  • Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731
  • Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95 persen
  • Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita: 5.520 dolar AS
  • Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca: 37,14 persen
  • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67 persen

Pengesahan RAPBN 2026 menandai langkah strategis pemerintah dan DPR RI dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan belanja negara yang mencapai Rp3.842 triliun, arah kebijakan fiskal tahun depan diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi, menekan ketimpangan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan.