Syamsul Auliya Rachman Tantang Mafia Jual Beli Jabatan: Saya Tidak Akan Melantik

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menolak praktik jual beli jabatan. Ia pastikan akan membatalkan pelantikan pejabat yang terbukti membeli jabatan

Viva, Banyumas - Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Pernyataan tegas ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi, Kamis (18/9/2025), sebagai langkah memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi.

Syamsul mengingatkan bahwa dirinya tidak akan segan membatalkan pelantikan apabila terbukti ada pejabat yang memperoleh jabatan dengan cara membeli. “Kalau saya tahu ada yang beli jabatan sebelum pelantikan, tidak akan saya lantik. Kalau sudah dilantik, saya batalkan,” ujarnya tegas.

Menurut Syamsul, praktik jual beli jabatan tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik. Karena itu, Pemkab Cilacap berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Ia menekankan bahwa jabatan adalah amanah, bukan barang dagangan. Dengan sikap tegas ini, Syamsul ingin memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Cilacap dapat bekerja secara profesional demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Syamsul juga mengajak seluruh ASN untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Menurutnya, birokrasi yang bersih hanya dapat terwujud apabila setiap individu memiliki komitmen yang sama terhadap integritas.

“ASN harus paham, jabatan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya dikutip dari Pemkab Cilacap.

Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi yang digelar Pemkab Cilacap menjadi salah satu upaya nyata mencegah praktik tidak sehat di pemerintahan. Program ini diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini kepada ASN, sehingga tercipta budaya birokrasi yang bebas korupsi.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Cilacap dalam mendukung agenda nasional pencegahan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan peringatan keras yang disampaikan langsung oleh bupati, publik berharap Pemkab Cilacap benar-benar konsisten menindak segala praktik kotor di birokrasi.

Sikap tegas Syamsul diharapkan mampu menjadi teladan dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan jabatan. Ke depan, integritas birokrasi Cilacap akan menjadi kunci utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang adil, cepat, dan berkualitas