Viral Tayangan Pesan Prabowo di Layar Bioskop, Pemerintah Jelaskan Tujuan dan Tegaskan Sesuai Aturan
- Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Viral video capaian program Presiden Prabowo ditayangkan di bioskop sebelum film utama memicu pro dan kontra. Istana menegaskan penggunaan media publik sah selama sesuai aturan.
VIVA, Banyumas – Fenomena viral penayangan pesan Presiden Prabowo Subianto di bioskop belakangan ini menjadi sorotan publik.
Video pendek yang menampilkan capaian program pemerintahan Prabowo ditayangkan sebelum film utama diputar, menuai beragam respons dari masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang wajar selama tidak melanggar aturan dan tetap memperhatikan kenyamanan publik.
"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," kata Prasetyo di Jakarta, dikutip dari VIVA.co.id pada Minggu, 14 September 2025.
Video singkat tersebut berisi cuplikan kegiatan Presiden Prabowo beserta data capaian program pemerintah. Beberapa poin yang ditampilkan di antaranya:
- Produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.
- 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi.
- Peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Video tersebut berdurasi singkat dan ditayangkan sebelum film utama diputar. Setelah tayangan berakhir, bioskop kembali melanjutkan agenda seperti biasa.
Penayangan pesan pemerintah melalui media publik seperti bioskop menimbulkan diskusi hangat.
Sebagian masyarakat menilai cara ini kreatif untuk memperluas jangkauan informasi, sementara pihak lain mempertanyakan relevansinya dengan ruang hiburan.
Pemerintah, melalui Mensesneg, menegaskan bahwa pemanfaatan media publik adalah bagian dari strategi komunikasi yang sah, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
