Bupati Pati Sudewo Ingatkan Pansus: Jangan Dijadikan Ajang Menelanjangi Pemerintah

Sudewo minta pansus pemakzulan DPRD Pati fokus pada masalah PBB-P2. Ia mengingatkan agar pembahasan tak melebar dan dijadikan ajang menelanjangi pemerintah

Viva, Banyumas - Bupati Pati, Sudewo, angkat bicara terkait proses panitia khusus (pansus) pemakzulan yang tengah berlangsung di DPRD Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan agar pansus hanya berfokus pada pokok persoalan yang diprotes masyarakat, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam pernyataannya, Sudewo menegaskan dirinya tidak keberatan atas kritik maupun evaluasi yang dilakukan pansus. Namun, ia meminta agar pembahasan tidak melebar ke persoalan lain yang justru menelanjangi kepemimpinannya di hadapan publik.

Dikutip dari akun Instagram @surakartakita, Sudewo mengatakan Ia berharap pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang disoalkan PBB-P2, ya PBB-P2 saja, jangan ke mana-mana. Jangan live streaming. Ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah.

Sudewo juga menyadari bahwa tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Ia menegaskan, kelemahan dalam roda pemerintahan merupakan hal yang wajar, asalkan ada upaya perbaikan. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Enggak ada yang sempurna.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 22 aspirasi masyarakat.

Dari jumlah tersebut, 12 poin dianggap paling relevan untuk dibahas. Poin-poin itu meliputi dugaan penyalahgunaan jabatan, nepotisme di RSUD Pati, hingga persoalan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sorotan adalah dugaan nepotisme yang melibatkan Ketua Dewan Pengawas RSUD Pati, Torang Manurung.

Istri Torang diketahui menjadi penyedia jasa makanan di rumah sakit tersebut. Menyikapi hal itu, Sudewo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pembenahan.

Torang sendiri sudah mengundurkan diri dari jabatannya setelah sempat walk out dari rapat pansus. Sudewo menghormati keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Meski begitu, Sudewo tetap mengingatkan agar pansus tidak menjadikan forum tersebut sebagai ajang membuka kelemahan kepemimpinannya secara berlebihan.

Menurutnya, kritik harus diarahkan untuk perbaikan, bukan sekadar konsumsi publik. Kasus ini menjadi sorotan luas karena berkaitan langsung dengan aspirasi rakyat Pati, yang sebelumnya melakukan demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu.

Publik kini menunggu hasil akhir dari pembahasan pansus, apakah benar-benar fokus pada PBB-P2 atau meluas ke isu lain. Sudewo menutup dengan menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati. Ia berharap proses pansus bisa berjalan objektif, transparan, dan tidak dipolitisasi