Prabowo Buka Suara Soal Tuntutan 17+8, Mana yang Disetujui dan Ditolak

Prabowo tanggapi tuntutan 17+8 pasca demo besar
Sumber :
  • instagram @prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi tuntutan 17+8. Beberapa poin seperti investigasi independen disetujui, sementara penarikan militer dari sipil masih diperdebatkan

Mengejutkan! Prabowo Langsung Telepon Emir Qatar Usai Serangan Israel ke Doha

Viva,Banyumas - Gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025 melahirkan tuntutan 17+8 yang ramai diperbincangkan publik. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait hal ini.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk berdialog dengan masyarakat. Ia menyebut sebagian tuntutan bersifat normatif dan masuk akal, namun sebagian lainnya masih perlu kajian lebih dalam.

LHKPN Wajib Dilaporkan! Menteri Baru Prabowo Ditegur KPK Usai Dilantik

Salah satu poin yang langsung mendapat respons positif adalah pembentukan tim investigasi independen terkait meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis polisi.

Dilansir dari tvonenews, Menurut Prabowo, langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Investigasi independen dinilai mampu memastikan kasus sensitif yang melibatkan aparat negara dapat diusut secara objektif dan adil. Meski begitu, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi.

Purbaya Yudhi Sadewa Klarifikasi Ucapan soal Tuntutan 17+8, Akui Salah dan Sampaikan Permintaan Maaf

Salah satunya adalah desakan agar militer ditarik dari tugas pengamanan sipil. Prabowo menjelaskan bahwa TNI memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan masyarakat, termasuk dari ancaman terorisme maupun kerusuhan.

Oleh karena itu, pemerintah menilai tuntutan ini perlu dibicarakan lebih jauh agar tidak menimbulkan celah keamanan nasional.

Prabowo juga menekankan bahwa seluruh aparat wajib bertindak proporsional. Setiap pelanggaran prosedur akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Ia menambahkan, sejumlah aparat yang terbukti melanggar sudah diberikan sanksi, termasuk pemberhentian dari jabatan. Penegasan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius dalam menjaga akuntabilitas dan etika aparat negara. Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga aksi damai.

Ia menyinggung kasus pembakaran Gedung DPRD di Makassar yang menelan korban jiwa, termasuk seorang ASN.

Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan menambah kerugian dan mengancam nyawa. Prabowo menilai jalan dialog terbuka merupakan solusi terbaik untuk mencari titik temu antara aspirasi masyarakat dan kewajiban negara menjaga ketertiban