Wiranto: Kalau Semua Tuntutan Dipenuhi Serentak, Pemerintah Bisa Repot

Meski demikian, ia realistis bahwa pemerintah memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, dan mekanisme hukum dalam merespons tuntutan publik.

Menurutnya, memenuhi 17+8 tuntutan secara serentak tidaklah memungkinkan karena setiap kebijakan harus melewati prosedur yang jelas.

“Kita harus mengerti, ada skala prioritas dan ada mekanisme. Jadi tidak semua bisa langsung diselesaikan sekaligus. Kalau dipaksakan serentak, ya repot juga,” tambah Wiranto.

Pernyataan ini menjadi sorotan publik, mengingat aksi massa belakangan semakin meluas dan mendapat perhatian internasional.

Meski ada yang kecewa karena pemerintah belum bisa segera menindaklanjuti seluruh tuntutan, banyak pihak menilai langkah pemerintah untuk menanggapi dengan hati-hati adalah bentuk kehati-hatian politik yang diperlukan.