APBN Terkuras, Biaya Renovasi Gedung DPRD Terdampak Kerusuhan Capai Rp900 Miliar

Selain gedung DPRD, Dody juga menyoroti kerusakan fasilitas publik lain yang terdampak aksi unjuk rasa, seperti gerbang tol di Jakarta. Tercatat ada tujuh gerbang tol yang dirusak massa, bahkan beberapa fasilitas di dalamnya dicuri.

Namun, biaya perbaikan gerbang tol akan ditanggung Jasa Marga sebagai perusahaan pengelola. Kebijakan penggunaan dana APBN untuk renovasi gedung DPRD yang rusak menuai sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran negara hingga Rp900 miliar, apalagi di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur lain yang juga mendesak.

Meski demikian, pemerintah menilai pemulihan gedung DPRD penting dilakukan segera, mengingat fungsinya sebagai pusat pemerintahan daerah dan tempat pembuatan kebijakan. Tanpa perbaikan, pelayanan publik serta jalannya roda pemerintahan di daerah bisa terganggu.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kerusuhan massa tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi negara.

Transparansi penggunaan APBN serta pengawasan ketat diharapkan bisa memastikan renovasi berjalan efektif dan tepat sasaran.