63 Tahun Sri Mulyani, Dosen Seluruh Indonesia Gelar Aksi Karangan Bunga Protes Kebijakan Pendidikan
- instagram @smindrawati
Viva, Banyumas - Momentum ulang tahun Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang ke-63 pada 25 Agustus 2025, menjadi sorotan publik. Dosen dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam ADAKSI menggelar aksi karangan bunga sebagai bentuk protes moral terhadap kebijakan pendidikan tinggi yang semakin bersifat kapitalistik.
Dilansir dari laman Instagram ADAKSI, Aksi ini berlangsung pada Selasa, 26 Agustus 2025, pukul 09.00 hingga 14.00 WIB, di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Melalui aksi karangan bunga, para dosen ingin menyampaikan kritik terhadap praktik partisipasi publik untuk pembiayaan pendidikan yang dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi dan ideologi Pancasila.
Ketua ADAKSI, Imam, menjelaskan bahwa kapitalisasi pendidikan tinggi menimbulkan ketimpangan akses bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, Rachma, koordinator lapangan aksi, menekankan pentingnya refleksi publik terhadap arah kebijakan pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, momen ulang tahun Sri Mulyani menjadi waktu yang tepat untuk menyuarakan aspirasi para pendidik. ADAKSI berharap kegiatan ini dapat membuka dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dosen dan akademisi, terkait model pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Mereka juga menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa, bukan sekadar sumber keuntungan. Keikutsertaan media dalam meliput aksi ini diharapkan dapat memperluas penyebaran pesan moral dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan tinggi yang inklusif.
Aksi karangan bunga ini tidak hanya simbolik, tetapi juga menjadi wujud nyata partisipasi aktif dosen dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional.
Dengan hadirnya ratusan dosen dan pendukung dari berbagai daerah, aksi ini menunjukkan konsistensi akademisi dalam menjaga prinsip pendidikan yang adil dan sesuai konstitusi. ADAKSI menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus tetap menjadi hak, bukan komoditas.
