Heboh! Surat Resmi BNPB Dipakai untuk Rapat Nikahan Anak Kepala Badan

Surat BNPB untuk rapat nikahan viral, publik bereaksi keras
Sumber :
  • instagram @bnpb_indonesia

Viva, Banyumas - Isu penggunaan atribut resmi negara untuk kepentingan pribadi kembali jadi sorotan publik. Kali ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perbincangan hangat setelah beredar undangan rapat persiapan pernikahan anak Kepala BNPB, Suharyanto, yang menggunakan kop surat resmi lembaga.

Rapat 3 Kali Sehari, Habiburokhman Nilai Snack DPR Hanya Jadi Sisa Makanan Usul Hanya Air Putih

Surat bernomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 tersebut viral di media sosial karena dianggap tidak pantas. Banyak pihak menilai penggunaan kop surat BNPB untuk urusan pribadi menyalahi etika birokrasi sekaligus mencampuradukkan kepentingan negara dengan kepentingan keluarga pejabat.

Klarifikasi dari Pihak BNPB

Kiromal Katibin, Anak Penjual di Alun Alun Batang yang Jadi Juara Dunia Panjat Tebing

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, tak membantah kebenaran surat itu. Ia menjelaskan bahwa undangan rapat memang ditujukan kepada panitia internal yang sudah dibentuk, terdiri dari unsur pegawai BNPB, anggota TNI, hingga kepolisian.

Menurutnya, rapat dilakukan di luar jam kerja dan dimaksudkan hanya untuk membantu wedding organizer (WO) yang ditunjuk keluarga. Rustian menegaskan tidak ada penggunaan anggaran negara dalam kegiatan tersebut.

Hasil Tes DNA Pusdokkes Polri: Anak Lisa Mariana Bukan Darah Daging Ridwan Kamil

Dikutip dari akun Instagram @surakartakita, Rustian membenarkan surat itu dikeluarkan, tapi konteksnya internal panitia. Pihaknya memahami kritik publik terkait penggunaan kop surat resmi dan hal itu menjadi evaluasi agar tidak terulang lagi. M

eskipun ada klarifikasi, publik tetap menyoroti aspek etika. Penggunaan atribut resmi lembaga negara untuk acara pribadi dianggap melanggar batas profesionalitas. Banyak warganet menilai bahwa seharusnya undangan rapat cukup dibuat dengan surat biasa tanpa perlu menggunakan kop BNPB. Polemik ini pun memicu diskusi lebih luas tentang batasan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik.

Halaman Selanjutnya
img_title