Demo Pati Jilid 2 Batal, Aliansi Masyarakat Pati Timur Mundur
- Pemkab Pati
Viva, Banyumas - Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu yang dipimpin Ahmad Husein akhirnya resmi membatalkan rencana aksi unjuk rasa pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Demo Pati Jilid Dua ini sebelumnya direncanakan untuk menekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati agar segera menuntaskan pembahasan terkait Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Kabar pembatalan disampaikan langsung oleh Ahmad Husein, selaku pimpinan aliansi. Ia menegaskan bahwa masyarakat telah diberi informasi mengenai keputusan ini. Menurutnya, berbagai pertimbangan membuat langkah untuk turun ke jalan kali ini urung dilakukan.
Dikutip dari laman Instagram @feedgramindo, Husein mengatakan Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan demo tanggal 25 batal. Ia sudah enggak berkecimpung di situ lagi. Tadi masyarakat sudah ia kasih tahu kalau tanggal 25 batal.
Rencana aksi Demo Pati Jilid Dua sebelumnya cukup menyedot perhatian publik. Pasalnya, isu pemakzulan Bupati Sudewo melalui Pansus Hak Angket dianggap sebagai persoalan besar yang melibatkan kepentingan politik dan pemerintahan daerah.
Namun, dengan batalnya aksi lanjutan ini, situasi politik lokal di Pati untuk sementara waktu menjadi lebih tenang. Meski begitu, pembatalan demo bukan berarti tuntutan masyarakat akan berhenti begitu saja. Sebagian besar warga masih menantikan kelanjutan pembahasan Pansus Hak Angket DPRD Pati.
Banyak pihak berharap DPRD segera menunjukkan sikap tegas agar polemik politik di daerah tidak berlarut-larut.
Sementara itu, dinamika politik di Kabupaten Pati diperkirakan masih akan berlanjut. Pansus Hak Angket yang tengah berjalan tentu menjadi sorotan publik, khususnya mengenai kejelasan nasib Bupati Sudewo.
Apabila DPRD mampu menyelesaikan tugasnya secara transparan dan sesuai aturan hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat meningkat.
Pembatalan Demo Pati Jilid Dua menandai babak baru dalam perjalanan politik Pati. Masyarakat kini menunggu langkah-langkah selanjutnya dari DPRD. Apakah aspirasi publik akan terakomodasi tanpa harus turun ke jalan, atau justru memunculkan gelombang aksi baru di kemudian hari, masih menjadi tanda tanya besar
