Ahmad Dhani Geram Aturan Royalti Musik Pernikahan: Sistemnya Ancur Banget!

Viva, Banyumas - Aturan pembayaran royalti musik untuk acara pernikahan dan hajatan kembali menjadi perbincangan hangat publik. Kali ini, musisi ternama sekaligus pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani, ikut angkat suara dan melontarkan kritik pedas.

Melalui unggahan di akun Instagram @ahmaddhaniofficial pada Rabu, 13 Agustus 2025, Dhani mengaku kecewa dengan sistem pengelolaan royalti yang dianggap merugikan para komposer. “Ini siapa sih yang bikin sistem kok ancur banget, pantes nasib komposer hancur,” tulis suami Mulan Jameela tersebut.

Pernyataan Ahmad Dhani langsung viral dan memicu diskusi panas di kalangan musisi maupun masyarakat umum. Sebagian netizen mendukung pandangannya, menilai bahwa aturan royalti musik untuk hajatan seakan menambah beban keluarga yang hanya ingin merayakan momen bahagia.

Aturan Royalti Musik Hajatan Wahana Musik Indonesia (WAMI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjelaskan bahwa kewajiban membayar royalti musik berlaku meski acara bersifat non-komersial seperti pesta pernikahan.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut, WAMI menerapkan tarif royalti sebesar 2 persen dari biaya produksi musik.

Biaya ini dihitung dari total pengeluaran untuk layanan musik dalam acara, baik melalui band live maupun pemutaran lagu lewat perangkat audio. Menurut pihak LMK, aturan ini dibuat demi melindungi hak pencipta lagu agar tetap mendapat imbalan atas karya mereka.

“Musik adalah hasil karya yang harus dihargai, termasuk ketika dipakai di acara pernikahan,” jelas perwakilan WAMI dalam keterangan resminya. Pro dan Kontra di Masyarakat Meski tujuannya mulia, aturan ini menuai pro dan kontra.

Pendukung aturan menilai langkah tersebut penting untuk memastikan komposer dan musisi mendapat haknya. Namun di sisi lain, banyak pihak menganggap aturan ini tidak tepat sasaran karena acara hajatan bukanlah kegiatan komersial. Ahmad Dhani sendiri menegaskan bahwa sistem yang ada saat ini justru merugikan pencipta lagu.

Ia menilai royalti yang terkumpul tidak dikelola dengan baik sehingga nasib komposer semakin memprihatinkan. Kritik Dhani pun membuat warganet semakin mempertanyakan transparansi lembaga pengelola royalti di Indonesia.

Polemik yang Belum Usai Kontroversi soal royalti musik hajatan tampaknya masih akan panjang. Pemerintah, LMK, dan para musisi dituntut duduk bersama untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Sebab di satu sisi, hak cipta perlu dilindungi, sementara di sisi lain masyarakat juga tidak boleh merasa terbebani. Apakah kritik Ahmad Dhani ini akan menjadi pemicu revisi aturan royalti musik? Publik kini menanti langkah pemerintah dan LMK dalam merespons polemik yang terus memanas ini